![\"62skp1\"](\"http:\/\/stie-atmabhakti.ac.id\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/62skp1-300x171.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar meminta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK),Para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Kesekretariatan Komisi\/Dewan\/Badan, para Gubernur, bupati dan walikota untuk mempersiapkan diri menerapkan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan masing-masing.<\/p>\n
Sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB\u00a0 Nomor \u00a002 Tahun 2013<\/strong><\/a> tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS<\/strong> ditegaskan, secara efektif, sistem baru penilaian prestasi kerja PNS tersebut akanberlaku serentak mulai 1 Januari 2014 ini.<\/strong><\/p>\n Dalam surat edaran tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS itu, Menteri PAN \u2013 RB Azwar Abubakar menyebutkan, penilaian Prestasi Kerja PNS untuk mewujudkan pegawai yang profesional dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu, setiap PNS harus memiliki rencana dan target kerja setiap tahunnya, sesuai bidang tugasnya berdasar ketentuan tersebut.<\/p>\n Agar pelaksanaannya efektif di lingkungan instansi masing-masing, Menteri PAN-RB mengharapkan para pimpinan instansi pemerintahan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang baru.<\/p>\n Guna menyatukan persepsi tentang pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja yang baru tersebut, dalam waktu dekat Kementerian PAN \u2013 RB akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.<\/p>\n \u201cSebelum rapat koordinasi, setiap instansi pemerintah dapat mendalami substansi Peraturan Pemerintah Nomor<\/strong> 46 Tahun 2011<\/strong><\/a> tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun \u00a02013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, dan bila memungkinkan menerapkan \u00a0ketentuan tersebut ,\u201d bunyi poin keempat SE Menteri PAN-RB itu.<\/p>\n Dasar Hukum<\/strong><\/p>\n Dasar hukum sistem penilaian ini adalah PP No 46 tahun 2011<\/a><\/strong>. Tujuannya adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.<\/p>\n Menurut PP tersebut, setiap pegawai wajib menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai)<\/strong>, yang dalam pelaksanaanya harus berdasarkan dengan tugas jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab maupun rincian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam stuktur organisai dan Tata Kerja (SOTK). Unsur penilaian SKP adalah kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, kerja sama, Prakarsa dan kepemimpinan. (WID\/Humas Kemen PAN \u2013 RB\/ES)<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Panduan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil<\/a><\/strong><\/p>\n Tak Ada SKP, Tunjangan Kinerja Batal<\/a><\/strong><\/p>\n Sasaran Kerja PNS (SKP) Gantikan DP-3 PNS<\/a><\/strong><\/p>\n Bahan workshop dapat diunduh pada pada link di bawah ini:<\/a><\/strong><\/p>\n Materi 17 September 2013<\/strong><\/p>\n\n
\n